Jakarta - Eskalasi mengejutkan dalam konflik Timur Tengah telah merenggut nyawa tiga prajurit Indonesia yang bertugas di bawah United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Para prajurit tersebut dikerahkan sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian PBB untuk memantau permusuhan antara Israel Defense Forces dan Hezbollah. Mereka tewas dalam serangan militer Israel yang secara langsung menghantam posisi PBB. Insiden ini memicu kemarahan komunitas internasional dan menimbulkan pertanyaan serius tentang perilaku Israel serta keselamatan pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB.
Menurut laporan UNIFIL, serangan terjadi di dekat Blue Line, wilayah perbatasan yang ditetapkan PBB antara Israel dan Lebanon. Pasukan Israel melancarkan serangan artileri dan udara sebagai respons atas roket yang ditembakkan oleh Hezbollah, namun salah satu serangan justru menghantam kompleks UNIFIL tempat prajurit Indonesia bertugas. Meski terdapat tanda jelas bendera PBB dan status netral misi tersebut, kompleks itu tetap terkena serangan, menewaskan tiga prajurit Indonesia dan melukai beberapa lainnya.
United Nations mengecam serangan ini dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional serta Konvensi Jenewa yang mewajibkan semua pihak melindungi pasukan penjaga perdamaian dan warga sipil. Pemerintah Indonesia menuntut pertanggungjawaban, sementara para pemimpin dunia menyatakan keprihatinan atas penargetan pasukan yang mandatnya semata-mata menjaga perdamaian dan stabilitas.
Wilson Lalengke, Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) sekaligus pegiat HAM internasional, menyampaikan pernyataan keras menanggapi tragedi tersebut. Ia mengecam kebrutalan tentara Israel yang dianggap secara sengaja menargetkan pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB.
“Ini adalah tindakan barbar. Pasukan Israel telah melakukan pelanggaran berat dengan menyerang pasukan penjaga perdamaian PBB yang jelas ditandai dan memiliki misi membawa perdamaian bagi semua pihak. Membunuh prajurit Indonesia yang bertugas di bawah bendera PBB bukan hanya kejahatan terhadap Indonesia, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Komunitas internasional harus bertindak tegas menghentikan kebrutalan militer Israel,” tegasnya, Rabu (31-03-2026).
Ia menekankan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB adalah aktor netral yang bertugas melindungi warga sipil dan mencegah eskalasi konflik. “Menargetkan mereka adalah serangan terhadap gagasan perdamaian itu sendiri. Ini merusak kredibilitas PBB dan mengancam keselamatan semua utusan perdamaian di seluruh dunia,” tambahnya.
Lalengke mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah konkret guna meminta pertanggungjawaban Israel. Ia menyerukan United Nations Security Council agar menggelar sidang darurat dan menuntut investigasi independen atas serangan tersebut.
“Dunia tidak boleh diam. Jika Israel dibiarkan menargetkan pasukan penjaga perdamaian tanpa konsekuensi, maka tidak ada lagi misi PBB yang aman di mana pun. Ini adalah tantangan langsung terhadap hukum internasional dan otoritas PBB,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa Hezbollah dan kelompok bersenjata lainnya harus ditekan untuk menghentikan serangan yang memicu balasan dari Israel. “Kita harus konsisten. Hezbollah harus menghentikan peluncuran roket ke Israel dan menahan diri dari tindakan yang membahayakan warga sipil serta pasukan penjaga perdamaian. Kekerasan dari kedua belah pihak hanya memperpanjang penderitaan,” katanya.
Kematian tiga prajurit Indonesia ini menyoroti posisi rentan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah konflik. UNIFIL, yang dibentuk pada 1978, telah lama beroperasi di Lebanon selatan untuk memantau gencatan senjata dan mencegah eskalasi antara Israel dan Hezbollah. Pasukan dari puluhan negara bertugas di bawah bendera PBB, seringkali dalam kondisi berbahaya. Penargetan terhadap posisi PBB merusak kredibilitas misi dan mengancam stabilitas kawasan.
Indonesia, sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian PBB, pernah kehilangan prajurit dalam misi sebelumnya. Namun, dugaan penargetan langsung oleh pasukan Israel ini menjadi perkembangan baru yang mengkhawatirkan dan berpotensi memicu ketegangan diplomatik serta tuntutan pengawasan internasional yang lebih ketat terhadap tindakan militer Israel.
Menegakkan Prinsip Kemanusiaan
Serangan ini menegaskan urgensi untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip kemanusiaan. Pasukan penjaga perdamaian dilindungi oleh hukum internasional, dan keselamatan mereka sangat penting bagi stabilitas global. Lalengke menekankan bahwa hak hidup, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kepatuhan terhadap konvensi internasional harus menjadi dasar setiap tindakan militer.
“Israel harus menghormati Konvensi Jenewa, Piagam PBB, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tidak ada negara yang berhak mengabaikan kewajiban tersebut,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas hukum. “International Criminal Court harus menyelidiki insiden ini. Mereka yang bertanggung jawab harus diadili. Keadilan harus ditegakkan bagi keluarga prajurit Indonesia dan demi integritas misi penjaga perdamaian PBB,” pungkasnya.
Tewasnya tiga prajurit Indonesia dalam serangan militer Israel merupakan pelanggaran serius hukum internasional dan eskalasi berbahaya dalam konflik Timur Tengah. Kecaman Wilson Lalengke mencerminkan kemarahan global. Seruannya untuk tindakan tegas, baik menghentikan kebrutalan militer Israel maupun menekan Hezbollah agar menghentikan serangan, menegaskan kebutuhan mendesak akan akuntabilitas dan penahanan diri dari semua pihak.
Di tengah duka atas gugurnya prajurit Indonesia yang mengabdi demi perdamaian dunia, pertanyaan besar muncul: apakah komunitas internasional akan bangkit membela prinsip hak asasi manusia dan kesucian misi penjaga perdamaian PBB, atau justru membiarkan kekerasan terus berlanjut? (TIM/Red)
Penulis : SAD PPWI
