Di tengah situasi tersebut, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Capt. Unru Baso, S.M, M.mar (Ubas), menyatakan kesiapannya menjadi penghubung langsung aspirasi masyarakat Luwu Raya ke pusat kekuasaan di Jakarta.
Legislator asal Daerah Pemilihan Sulsel III itu menegaskan, perjuangan di jalanan kini harus diperkuat dengan langkah politik konkret. Menurutnya, aspirasi yang disuarakan massa aksi perlu diantarkan langsung ke pengambil kebijakan tertinggi.
Dalam keterangannya, Senin malam (26/1/2026), Ubas mengungkapkan telah melakukan koordinasi intensif dengan para kepala daerah di wilayah Luwu Raya. Koordinasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pertemuan penting di Jakarta.
“Insyaallah pada 9 Februari 2026 kami akan bertemu Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Aras, bersama empat kepala daerah dari Luwu Raya. Agenda utamanya adalah menemui Menteri Dalam Negeri, sekaligus membuka ruang komunikasi politik agar bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto,” kata Ubas.
Ia menilai, tekanan publik yang terus menguat di daerah menjadi energi penting dalam mendorong keseriusan pemerintah pusat. Namun demikian, Ubas tidak menutup mata bahwa perjuangan ini masih menghadapi kendala administratif.
Saat ini, kata dia, tim teknis tengah merampungkan naskah akademik sebagai syarat utama pembentukan daerah otonomi baru. Dokumen tersebut menjadi fondasi untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa Luwu Raya siap berdiri sebagai provinsi secara administratif, fiskal, dan kewilayahan.
“Naskah akademik ini harus kuat. Harus menjawab semua keraguan pusat, baik dari sisi ekonomi, pelayanan publik, maupun kemampuan daerah mengelola pemerintahan sendiri,” jelasnya.
Menanggapi aksi blokade jalan Trans Sulawesi yang sempat menimbulkan kemacetan panjang dan situasi darurat di beberapa titik, Ubas meminta masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan persatuan.
Ia juga menekankan bahwa semangat perjuangan tidak boleh berubah menjadi konflik yang dapat merugikan masyarakat sendiri.
“Perjuangan ini adalah perjuangan bersama. Silakan terus menyuarakan aspirasi, tapi mari kita jaga cara dan persaudaraan. Jangan sampai cita-cita besar Luwu Raya justru ternodai oleh konflik horizontal,” pungkasnya.
Aksi-aksi solidaritas untuk Provinsi Luwu Raya masih terus berlangsung di berbagai daerah, dengan tuntutan utama agar pemerintah pusat segera membuka ruang politik dan kebijakan bagi lahirnya provinsi baru di tanah Luwu. (*)
