Zonaluwuraya.com | Luwu---Aliansi Pemuda, Mahasiswa, dan Masyarakat Luwu kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut realisasi pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya. Aksi tersebut berlangsung di kawasan perbatasan Belopa-Cimpu, Jumat (23/1/2026), sebagai bentuk penegasan atas janji negara yang dinilai belum kunjung diwujudkan.
Koordinator Lapangan Aliansi, Noldi, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari perjuangan panjang masyarakat Luwu yang telah berlangsung lintas generasi.
“Perjuangan hari ini bukan gerakan spontan. Ini adalah kelanjutan dari ikhtiar para pendahulu kami. Tidak ada alasan bagi masyarakat Luwu untuk berhenti menuntut janji negara,” ujar Noldi dalam orasinya.
Salah seorang peserta aksi, Adi Atma, menyampaikan bahwa tuntutan pemekaran Luwu Raya merupakan bentuk penagihan komitmen negara yang telah disuarakan sejak puluhan tahun silam.
“Jika dulu rakyat Luwu berjuang melawan penjajahan, maka hari ini kami berjuang menagih janji pemekaran yang pernah disampaikan negara,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Ia menekankan bahwa aspirasi tersebut tidak bermuatan separatisme, melainkan murni perjuangan konstitusional untuk memperoleh hak pengelolaan wilayah secara mandiri.
“Kami tidak berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami hanya ingin memekarkan tanah kelahiran kami sendiri. Luwu Raya memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup untuk dikelola secara mandiri,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Adi Atma turut menyoroti absennya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, pada momentum peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu setiap 23 Januari. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Ketiadaan gubernur pada momentum bersejarah ini tentu menimbulkan pertanyaan. Namun hal itu tidak boleh melemahkan semangat perjuangan. Kami tetap konsisten menagih janji negara,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tuntutan pemekaran Luwu Raya bukanlah janji personal tokoh tertentu, melainkan komitmen negara yang telah lama hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Luwu.
“Ini bukan janji individu, bukan pula janji Bung Karno semata. Ini adalah janji negara. Karena itu kami meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian politik terkait pemekaran Luwu Raya,” pungkasnya. (*)
