Menurut Sul, dugaan cara kerja oknum tersebut melakukan survei tanpa konfirmasi ke pemilik usaha, hanya berbicara sebentar dengan karyawan, lalu pergi tanpa penjelasan merupakan bentuk pelayanan publik yang tidak dapat ditoleransi.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Jika benar dilakukan tanpa prosedur yang jelas, maka tindakan oknum pegawai itu telah mencederai prinsip pelayanan publik yang bersih dan akuntabel,” tegas Sul.
Ia menilai bahwa akses pembiayaan dari perbankan, apalagi yang menyangkut pelaku UMKM, tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang merugikan dan membingungkan masyarakat.
“Bank adalah lembaga kepercayaan. Kalau survei saja dilakukan sembarangan, bagaimana nasabah bisa merasa aman? Jangan sampai masyarakat kecil dipersulit hanya karena oknum tidak memahami tugasnya,” lanjutnya.
Sul pun mendesak pimpinan BRI Unit Belopa untuk mengambil langkah cepat dan tegas terkait persoalan ini.
“Pimpinan BRI tidak boleh tinggal diam. Harus ada evaluasi, teguran keras, dan penegakan disiplin apabila benar ada pelanggaran SOP. Jangan biarkan pelayanan publik dicoreng oleh satu-dua oknum yang lalai dan tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa LBH No Viral No Justice akan mengawal kasus ini demi memastikan hak-hak nasabah terlindungi dan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban perlakuan sewenang-wenang.
“Kami berdiri untuk memastikan keadilan tidak hanya viral, tapi nyata. Dan kami akan terus memantau setiap laporan masyarakat,” tutup Sul dengan nada tegas. (*)
